AKTAMEDIA.COM – Gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai provinsi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir telah mencuri perhatian publik. Ribuan mahasiswa, aktivis, dan elemen masyarakat turun ke jalan menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Sayangnya, aksi yang awalnya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi ini berubah menjadi kerusuhan di sejumlah daerah, memicu penjarahan, pengrusakan fasilitas umum, bahkan menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Menurut laporan, beberapa pengunjuk rasa meninggal dunia dalam aksi tersebut, termasuk mahasiswa dan pengemudi ojek online yang ikut serta. Tidak hanya korban jiwa, tetapi juga kerugian materi yang tidak sedikit akibat rusaknya fasilitas publik dan infrastruktur perkotaan. Dalam situasi ini, publik tentu bertanya: apa yang menjadi akar persoalan dari semua ini?
Polisi Menangkap Pelaku Lapangan, Bukan Otak Masalah
Hari ini, aparat kepolisian mengumumkan penangkapan sejumlah pelaku penjarahan dan pengrusakan yang terjadi di tengah demonstrasi. Namun yang disayangkan, tidak terdengar upaya serupa untuk menelusuri dan mengungkap peran pihak-pihak yang diduga menjadi pemicu utama gelombang protes besar-besaran ini, termasuk oknum anggota DPR yang disebut-sebut berkontribusi terhadap kegaduhan.
Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah: apakah wajar bila keresahan sosial sebesar ini hanya dibebankan kepada demonstran di lapangan? Seolah-olah akar masalahnya bukan pada kebijakan dan perilaku elite, melainkan pada rakyat yang menyuarakan aspirasi. Padahal, sejarah membuktikan bahwa tidak ada demonstrasi masif yang terjadi tanpa sebab yang jelas.
Demokrasi yang Tercederai dan Hilangnya Kepercayaan Publik
Gelombang protes ini sejatinya adalah cermin dari krisis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, khususnya parlemen. Banyak pihak menilai DPR telah gagal menjadi representasi aspirasi rakyat. Produk legislasi yang lahir justru dianggap tidak pro-rakyat, sementara perilaku sebagian wakil rakyat menampilkan gaya hidup hedon dan jauh dari nilai-nilai kesederhanaan serta pengabdian.
Ketika rakyat merasa terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan, maka demonstrasi menjadi saluran terakhir untuk menyampaikan suara. Namun, ketika aksi tersebut direspons dengan kekerasan, pengabaian, dan stigmatisasi, maka yang terjadi adalah eskalasi konflik sosial.
Dampak Sosial dan Politik yang Mengkhawatirkan
Kerusuhan, jatuhnya korban, dan kerusakan fasilitas umum adalah akibat langsung dari ketidakmampuan pemerintah dan parlemen mengelola aspirasi masyarakat. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga berpotensi memperdalam polarisasi antara rakyat dan penguasa. Lebih berbahaya lagi, krisis kepercayaan yang tidak segera ditangani dapat melahirkan instabilitas politik jangka panjang.
Jalan Keluar: Dengarkan Rakyat, Bukan Hanya Menghukum Rakyat
Pemerintah dan aparat harus mengubah pendekatan dalam merespons aksi rakyat. Penangkapan pelaku anarkis memang perlu dilakukan untuk menjaga ketertiban, tetapi tidak cukup. Akar masalah harus diatasi: mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap negara. DPR harus berbenah, tidak hanya dengan menahan diri dari perilaku hedonis, tetapi juga membuktikan komitmennya dalam melahirkan kebijakan yang pro-rakyat.
Dialog terbuka, keterbukaan informasi, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik adalah kunci untuk meredam gejolak ini. Jangan sampai bangsa ini kembali mengulang kesalahan yang sama: menutup telinga terhadap jeritan rakyat, lalu menyalahkan mereka ketika gelombang protes tak terbendung.
Gelombang demonstrasi yang melanda hampir seluruh provinsi di Indonesia bukanlah sekadar letupan emosi sesaat. Ia adalah alarm keras yang menandakan adanya krisis mendalam dalam relasi antara rakyat dan penguasa. Jika tidak ada langkah nyata untuk mengatasinya, maka yang kita hadapi bukan hanya demonstrasi, tetapi potensi perpecahan bangsa.
Leave a Reply