AKTAMEDIA.COM, PADANG – Viralnya video penolakan gelar Datuk dalam masyarakat Minangkabau belakangan ini tidak hanya memicu respons emosional, tetapi juga membuka ruang diskursus yang lebih luas mengenai relasi antara adat, kritik, dan ruang publik. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua posisi: di satu sisi, adat dipandang sebagai entitas sakral yang harus dijaga kehormatannya; di sisi lain, muncul pandangan bahwa adat tidak boleh kebal terhadap kritik, terutama ketika ditemukan praktik yang dianggap menyimpang.
Tulisan ini berupaya mengkaji persoalan tersebut secara reflektif dengan menempatkan adat Minangkabau sebagai sistem sosial yang dinamis, sekaligus menyoroti pentingnya menjaga marwah dalam proses kritik di era keterbukaan informasi.
Adat sebagai Sistem Sosial Dinamis
Dalam perspektif sosiologis, adat Minangkabau tidak dapat dipahami sebagai struktur yang statis. Ia merupakan sistem nilai yang hidup (living tradition), yang terus mengalami negosiasi seiring perubahan sosial. Prinsip musyawarah dan mufakat menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan adat, sekaligus mekanisme internal untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan.
Falsafah Minangkabau sendiri telah mengantisipasi kemungkinan adanya kekurangan dalam praktik adat, sebagaimana tercermin dalam ungkapan:
“Elok diambiak jo etongan, buruak dibuang jo mufakaik.”
Ungkapan ini mengandung makna epistemologis bahwa kebenaran dalam adat bersifat kolektif dan terbuka untuk penyempurnaan, bukan absolut dan tertutup terhadap kritik.
Dengan demikian, kritik terhadap adat pada dasarnya bukanlah hal yang bertentangan dengan nilai adat itu sendiri. Sebaliknya, kritik justru merupakan bagian dari mekanisme internal untuk menjaga relevansi dan integritas adat dalam menghadapi perubahan zaman.
Marwah sebagai Dimensi Normatif Adat
Meskipun adat bersifat dinamis, ia juga memiliki dimensi normatif yang tidak dapat diabaikan, yaitu marwah. Dalam konteks ini, marwah tidak hanya merujuk pada kehormatan simbolik, tetapi juga pada legitimasi sosial dan moral dari adat sebagai institusi.
Marwah berfungsi sebagai batas etis dalam interaksi sosial, termasuk dalam praktik kritik. Ketika marwah terganggu, yang terancam bukan hanya individu atau kelompok tertentu, tetapi keseluruhan struktur kepercayaan terhadap adat itu sendiri.
Oleh karena itu, menjaga marwah bukan berarti menolak kritik, melainkan mengatur cara, ruang, dan mekanisme penyampaian kritik agar tetap berada dalam koridor etika adat.
Ruang Publik dan Transformasi Kritik
Perkembangan media sosial telah mengubah secara signifikan cara masyarakat menyampaikan kritik. Ruang publik digital memungkinkan persoalan internal komunitas dengan cepat menjadi konsumsi luas, bahkan lintas budaya.
Dalam kerangka teori ruang publik, situasi ini dapat dipahami sebagai pergeseran dari ruang deliberatif menuju ruang performatif. Kritik yang seharusnya menjadi bagian dari dialog internal sering kali berubah menjadi “pertunjukan” yang melibatkan audiens eksternal. Akibatnya, orientasi kritik bergeser dari pencarian solusi menuju pembentukan opini dan legitimasi di hadapan publik.
Dalam konteks adat Minangkabau, fenomena ini menimbulkan problem serius. Ketika persoalan adat dibawa ke ruang publik tanpa melalui mekanisme musyawarah, maka terjadi dislokasi fungsi kritik: dari instrumen perbaikan internal menjadi konsumsi eksternal yang berpotensi merusak marwah adat.
Etika Kritik dalam Perspektif Adat
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya kritik, melainkan pada etika dalam menyampaikan kritik tersebut.
Dalam perspektif adat Minangkabau, etika kritik setidaknya mencakup tiga aspek utama:
1. Internalitas
Kritik idealnya disampaikan melalui mekanisme internal adat, seperti musyawarah kaum atau lembaga adat, sebelum dibawa ke ruang publik.
2. Kolektivitas
Perbaikan adat merupakan tanggung jawab bersama, bukan agenda individual yang disampaikan secara sepihak.
3. Kehati-hatian dalam Representasi
Penyampaian kritik harus mempertimbangkan dampaknya terhadap citra kolektif adat di mata publik yang lebih luas.
Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa adat tidak menolak kritik, tetapi menempatkannya dalam kerangka etis yang menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kehormatan.
Dinamika yang muncul dari viralnya penolakan gelar Datuk memberikan pelajaran penting bagi masyarakat Minangkabau di era digital. Tantangan yang dihadapi bukan hanya bagaimana mempertahankan adat dari perubahan, tetapi juga bagaimana mengelola kritik agar tidak merusak marwah adat itu sendiri.
Pada akhirnya, menjaga adat tidak cukup hanya dengan mempertahankan nilai-nilainya, tetapi juga dengan menjaga cara kita memperlakukannya dalam ruang publik. Kritik yang tidak dikelola dengan bijak berpotensi mengubah upaya perbaikan menjadi eksposur kelemahan yang merugikan kolektif.
Dengan demikian, refleksi yang perlu dikedepankan bukanlah tentang siapa yang benar atau salah dalam perdebatan, melainkan apakah praktik kritik yang dilakukan telah sejalan dengan semangat adat itu sendiri: memperbaiki tanpa merendahkan, dan menjaga tanpa menutup diri.
Leave a Reply