Membaca Ulang Komunikasi Politik II: Benteng Sipil & Simbol Politik

Aktamedia.com, Jakarta – Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto hari ini terasa seperti pertemuan banyak dunia dalam satu ruangan. Ada mereka yang tumbuh lama dalam tradisi militer, terbiasa dengan komando, disiplin, dan garis hierarki yang saklek. Di sisi lain, ada tokoh-tokoh sipil yang tumbuh dari perdebatan, dialog, dan kompromi demokratis.

Dari seragam loreng sampai kebaya, semuanya duduk dalam satu meja.

“Satu hal yang menyatukan mereka yaitu kesetiaan politik kepada Prabowo Subianto, bahkan setelah perjalanan mencapai kekuasaan itu ditempuh lewat kekalahan yang berulang.”

Namun politik tidak pernah berdiri di ruang hampa. Kekalahan demi kekalahan itu bukan sekadar soal strategi elektoral, tapi juga soal ingatan publik. Dan di titik inilah bayang-bayang Orde Baru kembali muncul ke permukaan. Bagi sebagian orang, terutama aktivis dan keluarga korban, sejarah bukan cerita usang yang bisa ditutup begitu saja. Ia adalah luka yang belum sembuh, dan luka yang belum sembuh selalu sensitif terhadap tanda-tanda kekuasaan yang terasa familiar.

Nama Prabowo kerap hadir dalam ingatan itu. Ia adalah perwira tinggi, pernah memimpin Tim Mawar, dan diberhentikan dari dinas militer karena pelanggaran kode etik terkait penculikan aktivis. Fakta ini, suka atau tidak, hidup di ruang publik. Di negara yang pernah mengalami trauma panjang akibat militerisme, memori semacam ini mudah sekali menyala kembali, apalagi ketika simbol-simbol kekuasaan terasa semakin keras.

Hannah Arendt pernah mengingatkan bahwa kekuasaan dan kekerasan bukanlah hal yang sama. Kekuasaan bertahan karena kepercayaan, sementara kekerasan justru muncul ketika kepercayaan mulai runtuh. Maka ketika pendekatan militer terlalu dominan dibawa ke ruang sosial dan politik sipil, itu bukan tanda negara sedang kuat. Justru sebaliknya, itu sering kali sinyal bahwa negara gagal berkomunikasi dengan warganya.

Sejarah Indonesia mengajarkan hal serupa. Kejatuhan Soeharto bukan semata karena lamanya berkuasa, melainkan karena negara terlalu lama memandang rakyat sebagai objek yang harus dikendalikan, bukan subjek yang layak diajak bicara. Ketika dialog diganti dengan perintah, stabilitas memang tampak di permukaan. Tapi di bawahnya, kekecewaan menumpuk, perlawanan tumbuh diam-diam, dan akhirnya meledak.

Dari titik itulah komunikasi politik dan simbol kekuasaan menjadi sangat menentukan. Keduanya bukan sekadar soal gaya bicara atau pencitraan, tapi menyangkut watak pemerintahan itu sendiri.

Jejak Perlawanan Rakyat Aceh

Aceh adalah contoh paling nyata bagaimana sejarah membuat suatu wilayah tak pernah bisa dibaca secara biasa-biasa saja. Sejak lama, Aceh dibangun dengan pendekatan yang timpang antara keamanan dan kesejahteraan.

Pada masa Daerah Operasi Militer, negara lebih sering hadir sebagai aparat ketimbang pelindung kehidupan sipil. Pos dan markas berdiri, tetapi luka sosial dan trauma kolektif dibiarkan mengendap tanpa penyelesaian yang utuh.

Pasca Perjanjian Helsinki 2005, Aceh memang memperoleh otonomi khusus dan dana pembangunan dalam jumlah besar. Infrastruktur tumbuh, jalan dibangun, gedung berdiri. Namun relasi kepercayaan tidak serta-merta pulih. Banyak kebijakan terasa datang dari atas, teknokratis, dan jauh dari denyut hidup masyarakat. Akibatnya, setiap krisis—baik politik maupun bencana—selalu dibaca melalui kacamata sejarah panjang ketidakadilan dan pengabaian.

Karena itu, ketika negara hari ini merespons krisis dengan bahasa yang kaku, simbol kekuasaan yang dominan, atau komunikasi yang terasa meremehkan penderitaan warga, memori lama langsung aktif kembali. Bagi Aceh, negara bukan sekadar institusi administratif. Ia adalah pengalaman historis. Dan sejarah yang tidak diselesaikan dengan empati akan selalu kembali dalam bentuk kecurigaan, resistensi, dan kemarahan publik.

Dalam kerangka itulah respon negara terhadap bencana alam hari ini tidak pernah benar-benar netral.

Kontrol Sipil atas Militer

Ujian itu terlihat jelas dalam bencana terkini. Per 28 Desember 2025, banjir besar melanda Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan terbaru adalah Kalimantan Selatan. Di saat seperti ini, yang dibutuhkan rakyat sebenarnya sederhana itulah kehadiran negara yang cepat, peka, dan manusiawi. Bukan bahasa teknis, bukan simbol kekuasaan, apalagi gaya komunikasi yang terasa elitis.

Samuel P. Huntington dalam The Soldier and the State menegaskan bahwa demokrasi hanya bisa berjalan sehat jika militer berada di bawah kendali sipil. Militer penting untuk pertahanan, tetapi berbahaya jika terlalu jauh masuk ke wilayah politik dan sosial. Ketika figur-figur berlatar militer terlalu dominan dalam pengambilan kebijakan sipil, pesan yang ditangkap publik menjadi keliru. Negara terlihat sibuk membangun benteng, bukan membuka ruang dialog.

Sayangnya, di lapangan yang muncul justru tindakan represif. Intimidasi, pemukulan, hingga penendangan terhadap simpatisan GAM dipersepsikan sebagai jalan pintas menuju ketenangan. Padahal, cara-cara seperti ini tidak pernah benar-benar menenangkan. Ia hanya mempercepat hilangnya kepercayaan dan menguatkan kesan bahwa pemerintahan dijalankan dengan watak keras dan tertutup.

Membaca Ulang Simbol Komunikasi Politik

Di tengah situasi itu, permintaan rakyat Aceh sejatinya sangat sederhana yaitu tetapkan banjir di Sumatra sebagai bencana nasional. Namun yang muncul justru rangkaian blunder komunikasi. Sejumlah pejabat dan lembaga negara terlihat lebih sibuk merawat citra diri. Zulkifli Hasan dinilai melakukan pencitraan, Verrel Brasmata tampil terlalu dramatis hingga menyerupai pembuat konten, sementara BPBD bahkan menyebut “kondisi mencekam itu hanya tampak di video”. Pernyataan-pernyataan ini menumpuk, lalu berubah menjadi kemarahan publik.

Dalam sistem presidensial, semua kekecewaan itu akhirnya mengalir ke Presiden. Bukan karena Presiden hadir di setiap pernyataan, melainkan karena Presiden adalah simbol tertinggi negara dan wajah utama kekuasaan.

Demokrasi tidak pernah runtuh karena kritik. Ia justru mati perlahan ketika kritik dianggap ancaman, dan ketika negara lebih memilih membungkam daripada mendengar. Pertanyaan pentingnya kini bukan lagi siapa yang duduk di kabinet, melainkan pendekatan apa yang ingin dijadikan dasar pemerintahan.

Apakah negara ingin membangun kepercayaan lewat dialog, empati, dan komunikasi sipil yang sehat? Ataukah memilih jalan pintas berupa ketertiban yang dipaksakan?

Sejarah, pemikiran para ahli, dan pengalaman panjang bangsa ini sudah berkali-kali memberi peringatan. Yang tersisa hanya satu pilihan yaitu apakah peringatan itu ingin sungguh-sungguh dipahami, atau kembali diabaikan.

Oleh : Akbar Jihad