Kebijakan Publik Inklusif: Siapa yang Sebenarnya Didengar Negara?

AKTAMEDIA.COM, PEKANBARU – Kita sering mendengar pejabat menyampaikan kata inklusif. Kebijakan dikatakan inklusif, pembangunan juga disebut inklusif, bahkan pertumbuhan ekonomi juga ingin dirasakan inklusif. Tetapi, kita harus bertanya, seberapa jauh inklusif itu benar-benar ada di kebijakan? Atau inklusif itu hanya sekedar jargon yang mudah diingat namun miskin makna dalam praktiknya. Didalam Administrasi Publik, keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dituntut untuk kebijakan yang inklusif terutama mereka yang selama ini berada dipinggiran, penyandang disabilitas, kelompok adat, masyarakat miskin, perempuan, hingga masyarakat rentan lainnya. Suara mereka sering tak terdengar dan disinilah masalah muncul. Negara seharusnya tidak hanya mendengar suara yang paling keras dari kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan akan tetapi negara harus mendengar juga dari kelompok yang rentan.

Dewasa ini partisipasi masyarakat lebih seperti prosedur resmi dari pada proses yang benar-benar penting. Untuk mendengar dan merespon kebutuhan masyarakat, sering kali partisipasi tidak selalu berpengaruh, banyak aspirasi yang mereka sampaikan akan tetapi sedikit yang benar-benar di akomodasi. Kebijakan publik kerap di susun dari sudut pandang yang terlihat oleh negara, sementara realitas sosial dilapangan kerap lebih kompleks dari pada angka-angka yang tersaji dalam laporan yang dijadikan rujukan utama. Akibatnya kebijakan yang dibuat tidak relevan bukan karena negara tidak peduli karena negara gagal mendengar dengan cara yang tepat. Mendengar kelompok rentan sering kali menerima masukan yang tidak nyaman dan bertentangan dengan logika birokrasi. Tetapi di situlah kebijakan sebagai alat keadilan diuji. Inklusif berarti negara harus berani mengubah cara pikir dan prioritas. Apakah negara mau mengubah kebijakan untuk mereka yang tertinggal atau memilih jalan aman yang menguntungkan mayoritas?

Di era informasi terbuka, opini publik juga penting dalam metentukan siapa yang didengar. Isu viral biasanya mendapatkan respons cepat, akan tetapi masalah yang lebih serius dan tidak menarik perhatian sering diabaikan. Ini akan menimbulkan masalah baru: kebijakan publik bisa lebih dipengaruhi oleh kebisingan online dari pada kebutuhan nyata orang yang tidak terlihat. Negara perlu menjawab dengan jujur ketika kebijakan disusun, siapa yang paling sering didengar, dan siapa yang secara sistematis diabaikan? Pada akhirnya, kualitas kebijakan publik dapat diukur dari siapa yang diuntungkan dan siapa yang diabaikan. Jika kebijakan terus gagal menjangkau mereka yang paling membutuhkan, maka klaim inklusivitas patut dipertanyakan. Kebijakan publik yang inklusif bukanlah kebijakan yang sekedar mengundang semua pihak untuk berbicara, melainkan kebijakan yang bersedia mengubah arah setelah apa yang mereka dengar.

Oleh: Muhammad Rizki