MENILAI KEMATANGAN DEMOKRASI MELALUI KUALITAS KOMUNIKASI PUBLIK DI INDONESIA

AKTAMEDIA.COM, PEKANBARU – Demokrasi tidak dapat dinilai hanya dari keberlangsungan prosedur formal seperti pemilu dan keberadaan lembaga negara. Penelitian ini melihat bagaimana demokrasi Indonesia dapat dipahami melalui kualitas komunikasi publik, termasuk dinamika ruang publik dan relasi antara warga dan kekuasaan. Dengan meninjau kondisi komunikasi politik dan tanda-tanda sosial yang berkembang, tulisan ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak cukup diukur melalui aspek prosedural, tetapi perlu dievaluasi melalui keterbukaan, kebebasan berekspresi, dan kualitas interaksi antara masyarakat dan negara. Klaim bahwa demokrasi Indonesia berjalan sebagaimana mestinya sering kali merujuk pada indikator prosedural seperti pemilu yang rutin dan media yang tetap beroperasi. Namun, demokrasi tidak sesederhana itu. Ia lebih menyerupai tubuh manusia: tampak baik dari luar, tetapi bisa menyimpan masalah di dalam. Oleh karena itu, kondisi demokrasi perlu dilihat melalui kualitas komunikasi publik, dinamika sosial, dan relasi antara masyarakat dengan kekuasaan.

Dalam konteks Ilmu Komunikasi, ruang publik menjadi aspek penting dalam mengukur kualitas demokrasi. Habermas menjelaskan bahwa ruang publik yang sehat memungkinkan warga untuk berdiskusi secara rasional dan kritis. Jika ruang ini melemah, kualitas demokrasi turut mengalami penurunan meskipun prosedur tetap berjalan.

Pembahasan

Demokrasi Prosedural Tidak Selalu Menjamin Demokrasi Substantif

Schumpeter mendefinisikan demokrasi sebagai proses kompetisi untuk memperoleh kekuasaan melalui pemilu. Namun, definisi ini sering dianggap terlalu sempit karena tidak mempertimbangkan kualitas partisipasi warga setelah pemilu berlangsung. Dalam banyak kasus, warga hanya dihadirkan sebagai pemilih, bukan sebagai pihak yang aktif mengawasi jalannya pemerintahan.

Keterbatasan Ruang Publik dalam Praktik

Meskipun media Indonesia masih beroperasi, kualitas ruang publik sering kali terbatas. Konsentrasi kepemilikan media, tekanan politik, serta maraknya disinformasi di ruang digital menghambat diskusi publik yang sehat. Ruang publik menjadi bising tetapi tidak kritis, serta sering terjebak dalam polarisasi.

Relasi Warga dan Kekuasaan yang Tidak Seimbang

Dalam demokrasi, warga seharusnya memiliki posisi yang setara dengan negara dalam proses komunikasi publik. Namun kenyataannya, kritik sering dianggap sebagai ancaman, bukan kontribusi. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak dapat diukur hanya dari keberadaan institusi formal, tetapi dari sejauh mana warga dapat berkomunikasi tanpa rasa takut.

Tanda-Tanda Sosial yang Mengindikasikan Kerapuhan Demokrasi

Gejala seperti meningkatnya kriminalisasi kritik, tekanan terhadap aktivis, maraknya ujaran kebencian, serta menurunnya kualitas informasi publik merupakan indikator bahwa demokrasi memiliki masalah di tingkat substantif. Hal-hal ini menunjukkan bahwa prosedur demokrasi dapat berjalan, tetapi makna demokrasi itu sendiri melemah.

Kesimpulan

Kesehatan demokrasi Indonesia tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan prosedur formal seperti pemilu, media, dan lembaga negara. Demokrasi perlu dilihat dari kualitas komunikasi publik, kebebasan berekspresi, serta keterbukaan pemerintah terhadap kritik. Tanpa ruang publik yang sehat, demokrasi hanya hadir sebagai formalitas tanpa substansi.

Daftar Pustaka

Dahl, Robert A. On Democracy. New Haven: Yale University Press, 1998.

Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge: MIT Press, 1989.

McQuail, Denis. McQuail’s Mass Communication Theory. London: Sage Publications, 2010.

Schumpeter, Joseph A. Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper & Brothers, 1942.

Strömbäck, Jesper. “Four Phases of Mediatization: An Analysis of the Mediatization of Politics.” International Journal of Press/Politics, 13(3), 2008.

Tapsell, Ross. Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution. Lanham: Rowman & Littlefield, 2017.

[1] Dahl mengatakan bahwa demokrasi tidak hanya soal prosedur, tetapi juga bagaimana masyarakat memiliki kesempatan setara dalam memengaruhi keputusan publik.

[2] Habermas menjelaskan bahwa ruang publik menjadi fondasi diskusi demokratis yang rasional

[3] Schumper melihat demokrasi terutama sebagai metode kompetisi elite dalam pemilu.

[4] Tapsell menyoroti konsentrasi kepemilikan media dan pengaruh oligarki dalam media di Indonesia.

[5] Stromback membahas bagaimana mediatization dan hubungan asimetris antara media, publik, dan elite dapt mempengaruhi kualitas demokrasi.

[6] McQuail menjelaskan bagaimana buruknya kualitas informasi publik dapat melemahkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi.

Muhammad Rizky Jaya Rahmaditya

12340314520