Komunikasi Efektif untuk Mengatasi Penolakan Vaksin di Tempat Kerja dan Masyarakat Pembuka

AKTAMEDIA.COM, PEKANBARU – Penolakan vaksin Covid-19 masih menjadi salah satu tantangan dalam mencapai kekebalan kelompok. Artikel ini membahas pentingnya komunikasi efektif sebagai pendekatan strategis untuk mengurangi resistensi vaksin, dengan fokus pada lingkungan kerja dan masyarakat. Analisis menunjukkan bahwa faktor psikologis, sosial, religius, dan kelembagaan berperan dalam memengaruhi keputusan seseorang untuk menerima vaksin. Melalui kolaborasi antaraktor—perusahaan, lembaga pendidikan, dan tokoh agama—komunikasi dapat berfungsi sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan, memperkuat literasi kesehatan, dan meningkatkan cakupan vaksinasi.

Pandemi Covid-19 menuntut upaya percepatan vaksinasi sebagai salah satu strategi pengendalian penyebaran virus. Namun, keberhasilan p iy rogram vaksinasi menghadapi hambatan berupa keraguan dan penolakan di berbagai kelompok masyarakat. Data Kementerian Kesehatan per 31 Juli 2021 menunjukkan bahwa capaian vaksin dosis pertama masih berada pada angka 22,75% dari total target, yang menandakan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi massal. Rendahnya capaian ini berkaitan dengan persepsi risiko, kepercayaan terhadap vaksin, informasi yang tidak akurat, serta faktor religius.

Penolakan vaksin tidak dapat dipahami hanya sebagai ketidaktahuan masyarakat terhadap manfaat vaksin. Secara teoretis, menurut model Health Belief Model (HBM), perilaku kesehatan dipengaruhi oleh persepsi kerentanan, persepsi manfaat, persepsi hambatan, dan isyarat tindakan (cues to action). Dalam konteks vaksinasi Covid-19, kekhawatiran terhadap Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), keraguan terhadap kehalalan, serta minimnya kebijakan institusi menjadi bagian dari persepsi hambatan yang memengaruhi keputusan individu.

Komunikasi efektif berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatasi misinformasi dan meningkatkan kepercayaan. Komunikasi yang terstruktur dapat memfasilitasi perubahan sikap melalui proses klarifikasi informasi, penyampaian pesan berbasis bukti, dan pemberian ruang dialog. Pendekatan komunikasi risiko (risk communication) dan komunikasi perubahan perilaku (behavior change communication) harus diterapkan untuk mengatasi resistensi secara komprehensif. Keterlibatan Institusi dan Pemangku Kepentingan Tempat kerja merupakan ruang strategis untuk intervensi kesehatan masyarakat. Kebijakan vaksinasi berbasis perusahaan dapat menjadi cues to action yang kuat. Selain itu, perusahaan memiliki kapasitas logistik serta otoritas internal untuk mendorong partisipasi karyawan. Namun, efektivitasnya bergantung pada dukungan regulasi pemerintah dan komunikasi internal yang konsisten.

Dalam masyarakat yang religius, otoritas keagamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan kesehatan individu. Fatwa MUI mengenai kehalalan vaksin menjadi dasar penting dalam meningkatkan kepercayaan publik. Komunikasi keagamaan yang persuasif dan berbasis literasi ilmiah dapat menurunkan tingkat keraguan dan memperkuat legitimasi program vaksinasi.

Penolakan vaksin merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, religius, dan institusional. Komunikasi efektif menjadi aspek krusial untuk mengurangi keraguan dan mendorong partisipasi vaksinasi. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan perusahaan, lembaga pendidikan, dan tokoh agama dapat meningkatkan pemahaman publik dan membangun kepercayaan yang diperlukan untuk mencapai cakupan vaksinasi optimal. Implementasi strategi komunikasi yang komprehensif dan berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari kebijakan kesehatan masyarakat.