AKTAMEDIA.COM, BHUTAN – Bhutan adalah sebuah negara kecil di kawasan Himalaya yang sering dijadikan contoh unik dalam tata kelola negara modern. Berbeda dengan kebanyakan negara yang mengukur pembangunan dari Produk Domestik Bruto (PDB), Bhutan memperkenalkan konsep Gross National Happiness (GNH) atau Kebahagiaan Nasional Bruto. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan sejati tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat.
Salah satu prinsip penting yang dipegang Bhutan adalah “tidak boleh ada rakyat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem”. Bagi Bhutan, kemiskinan dianggap bertentangan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan nasional. Karena itu, pemerintah dan raja Bhutan menjalankan berbagai kebijakan untuk memastikan kebutuhan dasar seluruh rakyat dapat terpenuhi.
Latar Belakang Filosofi
1. Gross National Happiness (GNH)
Diperkenalkan oleh Raja ke-4 Bhutan, Jigme Singye Wangchuck, pada tahun 1972, GNH menjadi falsafah pembangunan Bhutan. Indikatornya mencakup:
Kesejahteraan psikologis
Kesehatan
Pendidikan
Kualitas lingkungan
Vitalitas komunitas
Tata kelola yang baik
Standar hidup
Penggunaan waktu secara seimbang
Dengan pendekatan ini, Bhutan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial rakyat.
2. Peran Monarki Konstitusional
Raja Bhutan bukan hanya simbol negara, tetapi juga dianggap sebagai “penjaga kebahagiaan rakyat”. Dalam tradisi politik Bhutan, raja sering turun langsung mendengarkan keluhan rakyat dan memastikan kebijakan negara berpihak pada masyarakat kecil.
Kebijakan Utama untuk Mencegah Kemiskinan
1. Pendidikan dan Kesehatan Gratis
Sekolah negeri dan fasilitas kesehatan dibiayai oleh negara.
Tujuannya agar tidak ada warga yang putus sekolah atau tidak berobat hanya karena alasan biaya.
Pendidikan juga difokuskan pada pembangunan karakter, bukan sekadar keterampilan teknis.
2. Redistribusi Tanah
Raja Bhutan menjalankan kebijakan pembagian tanah untuk rakyat yang tidak memiliki lahan.
Lahan pertanian ini memungkinkan rakyat mandiri secara pangan.
Sistem ini juga mencegah terjadinya kesenjangan sosial yang besar.
3. Ekonomi Berbasis Komunitas dan Lingkungan
Bhutan melarang kegiatan industri yang merusak lingkungan.
Negara lebih menekankan pertanian organik, pariwisata berbasis budaya, dan energi bersih.
Dengan menjaga alam, rakyat tetap memiliki sumber daya berkelanjutan.
4. Jaring Pengaman Sosial
Masyarakat miskin mendapat bantuan pangan dan subsidi dari negara.
Program pemberdayaan desa diarahkan agar rakyat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga bisa mandiri.
5. Konstitusi dan Hukum
Konstitusi Bhutan menegaskan bahwa pemerintah wajib melindungi rakyat dari kemiskinan ekstrem.
Prinsip ini menjadikan kemiskinan bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga masalah moral dan politik yang harus diatasi.
Hasil dan Dampak
Tingkat kemiskinan di Bhutan berangsur menurun dalam dua dekade terakhir.
Meski tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kemiskinan ekstrem jauh lebih rendah dibandingkan negara berkembang lain dengan ukuran ekonomi serupa.
Rakyat Bhutan relatif memiliki tingkat kepuasan hidup yang tinggi, meskipun pendapatan per kapita mereka tidak sebesar negara lain.
Perbandingan dengan Indonesia
1. Pendekatan Bhutan: Kesejahteraan diukur dengan kebahagiaan, bukan PDB.
2. Pendekatan Indonesia: Masih fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur sebagai ukuran utama.
3. Perbedaan besar: Bhutan lebih menekankan pemerataan, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan kesenjangan kaya–miskin.
Jika Indonesia meniru sebagian prinsip Bhutan, maka kebijakan pembangunan bisa lebih berfokus pada kualitas hidup rakyat kecil, bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi.
Bhutan membuktikan bahwa ukuran kebahagiaan rakyat bisa menjadi kompas pembangunan negara. Dengan prinsip tidak boleh ada rakyat yang miskin, Bhutan berhasil membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis, meskipun negaranya kecil dan ekonominya terbatas.
Filosofi ini menjadi pelajaran berharga bagi dunia: pembangunan sejati bukan hanya mengejar angka, tetapi memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dalam kemiskinan.
Leave a Reply