AKTAMEDIA.COM, PADANG – Gamawan Fauzi adalah salah satu tokoh penting dalam birokrasi dan pemerintahan Indonesia pascareformasi. Lahir dan besar di Solok, Sumatera Barat, ia meniti karier dari tingkat daerah hingga mencapai posisi strategis di pemerintahan pusat sebagai Menteri Dalam Negeri. Integritas, dedikasi, serta komitmen terhadap reformasi birokrasi menjadi ciri khas kepemimpinannya, meskipun ia tak sepenuhnya luput dari sorotan publik dalam perjalanan kariernya.
Latar Belakang dan Pendidikan
Gamawan Fauzi lahir pada 9 November 1957 di Solok, sebuah kota kecil di jantung Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam budaya Minangkabau yang menekankan nilai pendidikan, tanggung jawab sosial, dan kepemimpinan. Setelah menamatkan pendidikan menengah, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan lulus pada tahun 1982 dengan gelar Sarjana Hukum Tata Negara.
Kesadaran akan pentingnya pendidikan lanjutan membawanya meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Negeri Padang, dan kemudian meraih gelar doktor dalam bidang Ilmu Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Ia juga menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Padang pada 2011 atas dedikasinya dalam bidang kebijakan publik.
Karier Pemerintahan
Bupati Solok (1995–2005)
Di usia yang relatif muda, Gamawan dipercaya memimpin Kabupaten Solok. Selama dua periode, ia dikenal sebagai pemimpin yang inovatif dan berani melakukan reformasi birokrasi. Ia memperkenalkan sistem perizinan satu pintu (one-stop service) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, yang kemudian menjadi model nasional.
Reformasi yang ia lakukan membuahkan hasil. Pada 2004, ia dianugerahi Bung Hatta Anti-Corruption Award, sebuah penghargaan prestisius untuk pejabat publik yang terbukti bersih dan berkomitmen pada pemberantasan korupsi.
Gubernur Sumatera Barat (2005–2009)
Gamawan kemudian naik ke panggung politik yang lebih besar sebagai Gubernur Sumatera Barat, terpilih melalui pemilihan langsung pertama di provinsi tersebut. Sebagai gubernur, ia fokus pada pembangunan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Kepemimpinannya memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai provinsi dengan tingkat transparansi tinggi dan tata kelola yang baik.
Menteri Dalam Negeri (2009–2014)
Pada 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Gamawan sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Di posisi ini, ia menangani berbagai persoalan kompleks, seperti otonomi daerah, reformasi birokrasi, dan pilkada langsung.
Salah satu program besar yang dijalankannya adalah program e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik), sebuah proyek ambisius yang bertujuan mereformasi sistem administrasi kependudukan Indonesia. Namun, proyek ini di kemudian hari menjadi sorotan karena dugaan korupsi besar-besaran yang melibatkan berbagai pejabat dan pihak swasta.
Kontroversi: Kasus e-KTP
Meskipun tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka, nama Gamawan Fauzi terseret dalam penyidikan mega-skandal korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah. Ia beberapa kali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi. Gamawan membantah menerima keuntungan dari proyek tersebut dan mengklaim bahwa proses pengadaan e-KTP telah mengikuti prosedur yang berlaku saat itu.
Kasus ini menjadi salah satu noda dalam kariernya, meskipun publik dan media tetap membedakan antara tanggung jawab moral dan hukum. Banyak pihak tetap mengapresiasi kontribusinya dalam memperbaiki sistem pemerintahan.
Kehidupan Pribadi
Gamawan dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan religius. Ia menikah dengan Hj. Vita Nova dan dikaruniai tiga orang anak: Idola Prima Gita, Gina Dwi Fachria, dan Gian Gufran. Dalam kehidupan sehari-hari, ia tetap dekat dengan akar budaya Minangkabau dan aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan.
Warisan dan Pengaruh
Gamawan Fauzi meninggalkan jejak penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Sistem perizinan satu pintu, penegakan disiplin birokrasi, dan dorongan terhadap transparansi menjadi warisan yang tetap dirasakan hingga kini. Ia adalah contoh tokoh daerah yang mampu menembus birokrasi pusat tanpa kehilangan identitas lokalnya.
Gamawan Fauzi merupakan simbol keberhasilan dari birokrasi daerah yang berhasil naik ke tingkat nasional melalui jalur profesionalisme dan integritas. Meski tak luput dari kritik dan tantangan, kontribusinya terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel tetap diakui banyak pihak. Ia adalah figur yang menunjukkan bahwa perubahan di birokrasi bukan hanya mungkin, tapi juga perlu diperjuangkan dengan kerja keras dan niat yang tulus.
Leave a Reply