AKTAMEDIA.COM, JAKARTA – Mochammad Afifuddin Selaku Ketua KPU Pusat akhirnya buka suara soal perkara ijazah para peserta pemilu yang kadang bikin kening berkerut. Dalam sebuah diskusi di kantor Bawaslu (8/5), Afif secara jujur—dan sedikit pasrah—mengakui kalau KPU itu punya dua masalah klasik: kurang waktu dan kurang wewenang. Alias, gak bisa ngapa-ngapain kalau ada ijazah yang terasa “kurang yakin”.
Kadang kami juga gak bisa pastiin ijazah itu asli apa hasil fotokopi dari mimpi buruk,” ujarnya, sambil membayangkan mungkin lebih enak jadi panitia OSIS daripada panitia pemilu skala nasional.
Masalahnya bukan berhenti di lembar ijazah. Afif juga menyinggung kejujuran para calon yang kadang terlalu kreatif menyembunyikan masa lalu. Mantan terpidana? Gak masalah, asal ngaku. Tapi kalau diem-diem aja, nanti yang kena semprot… KPU lagi. Kayak biasa.
Ia berharap revisi UU Pemilu nanti bisa lebih realistis—jangan semua dilempar ke KPU. Karena ngatur pemilu satu negara aja udah kayak lari maraton sambil bawa map tebal, masa disuruh jadi tim forensik ijazah juga?
Leave a Reply