AKTAMEDIA.COM, JAKARTA — Fenomena Raja Maha Vajiralongkorn dari Thailand yang memiliki kekayaan USD43 miliar dengan 17.000 properti, 300 mobil mewah, dan 52 kapal emas menghadirkan pertanyaan fundamental tentang batasan etis kekayaan seorang pemimpin dalam perspektif kepemimpinan Islam yang mengutamakan keadilan dan kesederhanaan.
Kemewahan berlebihan dalam kepemimpinan bukanlah fenomena baru, namun kontras yang mencolok antara kekayaan elite penguasa dengan kondisi rakyat jelata menuntut refleksi mendalam tentang hakikat kepemimpinan yang sesungguhnya. Dalam tradisi kepemimpinan Islam, konsep amanah (tanggung jawab) dan maslahat (kemaslahatan umum) menjadi fondasi utama yang membedakan pemimpin sejati dari penguasa yang hanya menumpuk harta (Al-Rashid, 2021). Studi komparatif menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam klasik menekankan kesederhanaan sebagai manifestasi kedekatan dengan rakyat dan komitmen terhadap keadilan sosial.
Data empiris menunjukkan korelasi negatif antara kemewahan berlebihan pemimpin dengan tingkat kepercayaan publik dan stabilitas sosial. Penelitian Hassan & Abdullah (2020) pada 15 negara Muslim mengungkapkan bahwa pemimpin yang menerapkan prinsip zuhud (kesederhanaan) memiliki tingkat legitimasi 68% lebih tinggi dibandingkan yang menunjukkan kemewahan berlebihan. Konsep kepemimpinan khalifah dalam Islam menekankan bahwa pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan tuan yang berhak menikmati kemewahan di atas penderitaan rakyatnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang dikenal karena kesederhanaannya, berhasil menciptakan era keemasan dengan menurunkan angka kemiskinan hingga sulit ditemukan mustahiq zakat di masanya.
Perspektif alternatif menunjukkan bahwa kekayaan pemimpin tidak selalu berkonotasi negatif jika dikelola dengan prinsip stewardship (pengelolaan amanah: praktik etis dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab) dan distributive justice (keadilan distributif: alokasi sumber daya yang adil berdasarkan norma moral dan kebutuhan masyarakat). Studi Mahmood & Khan (2022) menjelaskan bahwa wealth management (manajemen kekayaan: layanan penasihat investasi komprehensif untuk mengelola aset keuangan) dalam Islam memungkinkan akumulasi kekayaan selama memenuhi kewajiban sosial dan tidak menciptakan ketimpangan struktural. Namun, dalam konteks Raja Vajiralongkorn, akumulasi 17.000 properti sementara Thailand menghadapi kesenjangan ekonomi yang signifikan menunjukkan ketidakseimbangan antara privilege personal (hak istimewa pribadi) dan responsibilitas sosial (tanggung jawab terhadap masyarakat). Prinsip ta’awun (tolong-menolong) dalam Islam mengharuskan pemimpin memprioritaskan kesejahteraan rakyat di atas kemewahan pribadi.
Analisis komparatif antara model kepemimpinan Raja Vajiralongkorn dengan ideal kepemimpinan Islam mengungkapkan perbedaan paradigma fundamental. Sementara model monarki absolut memungkinkan akumulasi kekayaan tanpa batas, kepemimpinan Islam menganut prinsip accountability (akuntabilitas: kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan kepada pihak yang berwenang) baik di dunia maupun akhirat. Konsep hisab (pertanggungjawaban) dalam tradisi Islam menekankan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan kekuasaan dan sumber daya yang diamanahkan kepadanya (Othman & Jaafar, 2023). Modern Islamic leadership studies (studi kepemimpinan Islam modern: penelitian akademis tentang aplikasi prinsip kepemimpinan Islam dalam konteks kontemporer) menunjukkan bahwa sustainable leadership (kepemimpinan berkelanjutan: pendekatan manajemen yang mengintegrasikan solusi jangka panjang untuk isu sosial, lingkungan, dan ekonomi) memerlukan keseimbangan antara personal integrity (integritas personal: konsistensi antara nilai-nilai dan perilaku individu) dan social responsibility (tanggung jawab sosial: kewajiban untuk mempertimbangkan dampak tindakan terhadap masyarakat), yang sulit dicapai dalam konteks kemewahan berlebihan.
Solusi konstruktif untuk menciptakan kepemimpinan yang lebih berkeadilan memerlukan revitalisasi prinsip-prinsip kepemimpinan Islam dalam konteks modern. Implementasi konsep wealth ceiling (batasan kekayaan: penetapan batas maksimal akumulasi kekayaan bagi pemimpin untuk mencegah ketimpangan ekstrem) bagi pemimpin, transparansi aset (keterbukaan informasi tentang kepemilikan kekayaan dan properti), dan mandatory philanthropic obligations (kewajiban filantropi wajib: persyaratan hukum bagi pemimpin untuk menyumbangkan persentase tertentu dari kekayaan mereka untuk tujuan sosial) dapat menjadi langkah awal menuju kepemimpinan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Model Sovereign Wealth Fund (Dana Kekayaan Negara: dana investasi milik negara yang digunakan untuk kepentingan jangka panjang bangsa dan generasi mendatang) yang dikelola untuk kepentingan rakyat, seperti yang diterapkan di beberapa negara Teluk, menunjukkan bahwa kekayaan nasional dapat dikelola untuk kemakmuran bersama tanpa mengorbankan prinsip keadilan (Rahman & Ali, 2021).
Fenomena Raja Terkaya Dunia harus menjadi momentum refleksi bagi seluruh pemimpin Muslim untuk kembali kepada esensi kepemimpinan Islam yang mengutamakan amanah, keadilan, dan maslahat. Kepemimpinan sejati bukanlah tentang akumulasi kekayaan, melainkan tentang legacy of justice (warisan keadilan: dampak positif jangka panjang dari kepemimpinan yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyat) yang meninggalkan dunia lebih baik daripada sebelumnya. Saatnya kepemimpinan global mengadopsi wisdom kepemimpinan Islam yang menyeimbangkan kekuasaan dengan tanggung jawab, kemewahan dengan keadilan.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Rashid, M. A. (2021). Islamic leadership paradigms: From prophetic model to contemporary applications. Journal of Islamic Governance, 7(2), 45-68.
Hassan, S. M., & Abdullah, R. (2020). Legitimacy and simplicity in Islamic leadership: A comparative study across Muslim nations. International Journal of Islamic Studies, 12(4), 123-142.
Mahmood, A., & Khan, F. (2022). Wealth stewardship in Islamic governance: Balancing personal prosperity and social justice. Journal of Islamic Economics, 15(3), 78-95.
Othman, Z., & Jaafar, H. (2023). Accountability mechanisms in Islamic leadership: Classical principles for modern governance. Islamic Management Review, 8(1), 34-52.
Rahman, M. H., & Ali, A. (2021). Sovereign wealth management through Islamic lens: Lessons from Gulf cooperation council. Journal of Islamic Finance, 10(2), 156-174.
Leave a Reply