AKTAMEDIA.COM – Provinsi Riau kembali menjadi sorotan. Bukan karena prestasi ekonomi atau pembangunan infrastruktur, melainkan karena persoalan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Hutan yang terus menyusut, kebakaran lahan yang berulang, dan pencemaran sungai menjadi potret buram dari tanah yang dulu dikenal sebagai zamrud di khatulistiwa.
Dalam satu dekade terakhir, Riau kehilangan ratusan ribu hektare hutan alam. Data dari berbagai organisasi lingkungan menunjukkan bahwa konversi hutan menjadi lahan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri menjadi penyebab utama deforestasi. “Kita menyaksikan sendiri, kawasan yang dulu hijau kini menjadi ladang produksi yang monoton,” kata Asril Tanjung, aktivis lingkungan dari Forum Hijau Nusantara.
Asap yang Tak Pernah Pergi
Musim kemarau masih menjadi momok bagi warga Riau. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali muncul seperti siklus yang tidak pernah putus. Tahun 2023 lalu, setidaknya lebih dari 10.000 hektare lahan terbakar. Dampaknya bukan hanya kabut asap yang menyelimuti udara, tapi juga masalah kesehatan masyarakat, terganggunya aktivitas pendidikan, dan kerugian ekonomi yang tidak sedikit.
Meski teknologi pemantauan hotspot terus ditingkatkan dan sanksi hukum telah dijatuhkan kepada beberapa perusahaan, akar masalah karhutla masih belum terselesaikan. “Penegakan hukum belum menyentuh aktor besar secara tuntas. Kebakaran terus berulang karena sanksinya belum memberikan efek jera,” ujar Tanjung.
Sungai yang Kian Tercemar
Tak hanya udara, air pun kini menjadi sumber krisis di Riau. Sungai Siak, salah satu sungai terdalam di Indonesia yang mengalir dari hulu Kampar ke pesisir Dumai, kini tercemar limbah industri dan rumah tangga. Laporan dari Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa beberapa titik air sungai sudah berada di level tercemar berat.
“Dulu kami bisa mandi, mencuci, bahkan minum dari sungai. Sekarang, airnya berbau dan warnanya keruh,” ungkap Fitri (42), warga Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Kondisi ini memaksa masyarakat membeli air bersih atau menggunakan air hujan sebagai alternatif, terutama di musim kemarau.
Gambut Terancam, Masa Depan Menggantung
Sebagian besar wilayah Riau berada di atas tanah gambut yang sensitif. Lahan gambut merupakan penyimpan karbon alami yang besar. Namun saat dikeringkan dan dibuka untuk perkebunan, tanah gambut justru menjadi sumber emisi karbon yang besar dan sangat mudah terbakar. Akibatnya, krisis iklim global pun diperparah dari jantung Sumatera ini.
Berbagai program restorasi gambut telah dijalankan, termasuk oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), namun keberhasilannya belum merata. Keterlibatan masyarakat lokal dalam menjaga lahan gambut sangat krusial, namun sayangnya belum mendapat perhatian serius dalam banyak proyek pemulihan.
Gerakan Warga: Menyalakan Harapan
Di tengah situasi krisis, muncul inisiatif dari komunitas lokal dan anak muda Riau yang menginspirasi. Komunitas di Desa Teluk Meranti, Pelalawan, misalnya, memulai program ekowisata berbasis hutan rawa gambut. Di Kampar, kelompok pemuda membentuk koperasi pertanian organik yang menjaga lahan tanpa membakar. Sementara di Pekanbaru, gerakan bersih sungai dan edukasi sekolah tentang lingkungan mulai menjamur.
“Masyarakat sebenarnya sudah sadar, tinggal bagaimana kebijakan pemerintah mendukung dan tidak justru melemahkan,” kata Yulita, guru dan penggiat pendidikan lingkungan di Siak.
Melindungi lingkungan Riau bukan sekadar proyek satu-dua tahun. Ia adalah proses panjang yang membutuhkan keberpihakan politik, konsistensi hukum, serta keterlibatan nyata masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah harus berani mengambil keputusan yang tidak populer jika itu menyelamatkan masa depan.
Riau memiliki potensi menjadi contoh provinsi hijau di Indonesia, tetapi hanya jika langkah-langkah konkret segera diambil. Alam sudah memberi sinyal. Kini saatnya manusia bertindak, sebelum semuanya terlambat.
Leave a Reply